mitrakeadilan.com: Selasa, Juni 15, 2010

Selasa, 15 Juni 2010

WARGA TOLAK PENAMBANGAN PULAU LAUT

MITRAKEADILAN,
Terkait rencana diijinkannya kembali aktivitas penambangan batubara di daratan Pulau Laut Kotabaru, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Kotabaru akan melakukan kajian teknis (ekspose) Analisis Dampak lingkungan (Amdal).

Hal tersebut diungkapkan Mukhlis, Kepala BLHD Kabupaten Kotabaru, Selasa (15/6). Ia menepis adanya informasi bahwa instansinya akan melakukan penetapan Amdal untuk 5 perusahaan tambang batubara yang telah memperoleh perijinan Kuasa Pertambangan (KP) untuk eksploitasi batubara di daratan Pulau Laut.
Adapun perusahaan yang diketahui telah mengantongi ijin KP tersebut yaitu, PT. Sebuku Batubai Coal seluas 9.644 Ha, PT. Banjar Asri dengan luas 1.396 Ha, dan PT. Ikatrio Sentosa di Pulau Laut Utara, PT. Sebuku Tanjung Coal seluas 9.868 Ha di Pulau Laut Tengah, dan PT. Sebuku Sejakah Coal seluas 25.101 Ha di Pulau Laut Timur.
Mukhlis membenarkan pihaknya akan melakukan kajian teknis Amdal untuk beberapa perusahaan tersebut dalam waktu dekat ini. Sebenarnya tambah Mukhlis rencana kajian teknis itu sudah cukup lama, karena pelaksanaannya pun akan memerlukan waktu lama pula.
Kajian teknis Amdal itu akan dilakukan melalui beberapa perusahaan konsultan yang bekerjasama dengan pihak Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin. Mukhlis menyebutkan salah satu perusahaan konsultan itu antara lain PT. Pektona. "Saya kurang hapal nama-nama perusahaan konsultan itu. Yang jelas satu perusahaan tambang akan menggunakan satu perusahaan konsultan untuk kajian teknis Amdal," kata Mukhlis melalui ponsel.

Terkait akan dilakukannya kajian teknis Amdal tersebut, Nor Ifansyah, seorang warga Kotabaru yang dikenal berprofesi sebagai Advokat mengungkapkan, ia dan banyak warga lainnya menolak tiap aktivitas penambangan batubara di daratan Pulau Laut. Ia menambahkan besok, Rabu (16/6) mereka akan menggelar semacam aksi keprihatinan menolak tiap bentuk penambangan di daratan Pulau Laut. Aksi tersebut menurut Nor Ifansyah akan digelar di depan gedung Abdi Negara Pemkab Kotabaru. "Kami akan menggelar spanduk sepanjang 27 meter untuk ditanda tangani warga yang menolak eksploitasi penambangan di daratan Pulau Laut," ungkapnya.
Informasi yang diterima Online ini menyebutkan besok akan turut hadir pula warga yang pro aktivitas penambangan di daratan Pulau Laut. Sebuah sumber menyebut warga tersebut akan dikerahkan oleh salah seorang pengusaha di Kotabaru.(Red)

PISAH SAMBUT KAPOLRES TANAH BUMBU

MITRAKEADILAN,
Singgahsana Polres Tanah Bumbu diserah terimakan dari AKBP Irianto kepada AKBP Winarto, pada hari Sabtu 12/6 di POLDA KALSEL dilanjutkat dengan acara Pisah Sambut di Polres Tanbu Senin (14/6).

Serah terima jabatan yang digelar di Polres Tanah Bumbu itu hanya bersifat seremonial karena sebelumnya telah dilakukan di Polda Kalsel. Pejabat Kapolres Tanah Bumbu yang baru, AKBP Winarto sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tamiang Layang Polda Kalteng, sedangkan AKBP Irianto selanjutnya ditugaskan sebagai Wadir Reskrim di Polda Kalsel.
Acara dihadiri Unsur Muspida, Dandim Kotabaru-Tanah Bumbu, Tokoh Masyarakat, serta undangan lainnya. ''Selama saya menjabat sebagai Kapolres Tanah Bumbu, hampir tidak ada masalah yang tidak diselesaikan dengan baik, karena kita tahu masyarakat Tanah Bumbu bersikap ramah dan dapat bekerja sama dengan baik antara kepolisian dan masyarakat.

Selamat dan sukses atas dilantiknya KAPOLRES Tanah Bumbu Bapak AKBP.Winarto semoga dengan hadirnya kapolres yang baru Kabupaten Tanah Bumbu bisa lebih baik. (Arsat)

Langganan: Postingan (Atom)

Susunan Redaksi

Susunan Redaksi :

Dewan Penasehat :

1. Ir.H.Eko Agus Putranto

2. Drs. Sumarlan,M.Si.

3. H.M.In'am Ahwan

4. Robikin Emhas,SH,MH.

Redaksi :

1. Pimpinan Redaksi :

H.Bagus Jatikusumo,SH,S.Sos.

2. Wakil Pimpinan Redaksi :

Gt.Suriansyah,B.Sc

3. Editor : Haidar,S.Com.

4. Humas : Tugie Rahman.

5. Kabit Keuangan :

Mauludatul Farida,S.PdI.

6. Kabit Hukum : Ruly Rahmat Wibowo,SH.

Perwakilan :

1. Perwakilan Kalimantan Selatan : Gt.Suriansyah,B.sc

2. Perwakilan Jawa Timur : Makik Sutrisno, Siti Qotimah.

a. Ka. Biro Eks. Karasidenan Kediri :

1. E.Widyantoro,B.sc.

2. D.Pramudyanto,SE.,

b. Ka. Biro Kab. Nganjuk

1. Deny Saputra.

2. Ebit

I. Perwakilan Jawa Tengah : H.Ratno Pangestu.

II. Perwakilan DKI Jakarta : Sudarmanto.

III. Perwakilan Sulawesi : Elyas Permana, ST.

Wartawan :

1. M.ARSAD.A

2. SYAHRONI(Roni)

3. M.Noor(Gondrong)

4. SAEJAN

5. ROSIDI (Banjarmasin)

6. AMRULLAH (Banjarmasin)

7. EKO SULAKSONO (Kalsel, Kalteng)

8. FATURAHMAN (TANBU)

KONSULTASI HUKUM Hubungi : 081351433929

ANDA TERKENA MASALAH PIDANA APA YANG HARUS ANDA LAKUKAN???????

Oleh : H.Bagus Jatikusumo,SH,S.Sos.

Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat dikatagorikan dalam 3 bagian yakni :

1. pelanggaran administrative dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan

pelanggaran administrative dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa pelanggaran dari administrative dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja :

a. penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum

b. pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu,

c. jangka waktu penahan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali,

d. hak tersangka untuk mengajukan saksi A_de charge,

e. pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum,

f. pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum,

g. penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah,

h. penyidik dilakukan oleh pihak militer,

i. penyidik tidak memberitahukan nama pelapor,

j. berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum,

k. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan

2. Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda,

Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP, dapat dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan meteri alat bukti tersebut dan tidak menilai presedur perolehan alat bukti tersebut.

Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang disiksa untuk mengadukan penyiksaan yang diterimanya tersebutpadahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang kalaupun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas , pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapt mempengaruhi kepada psikis seseorang.

Dalam pasal 14 ayat 3 huruf G ICCPR menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini di Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mengadukan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

3. Penyimpangan Presedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan

Beberapa masalah yang ditimbulkan system peradilan saat ini terutama mengenai penerapan prinsip equality before the law, dimana disatu sisi system peradilan pidana menetapkan kedudukan antar lembaga-lembaga anggota system peradilan pidana berada dalam kedudukan yang setara tetapi kesetaraan ini tidaka tampak dalam praktek persidangan.

Berbagai penyimpangan yang terjadi di pengadilan menunjukan system peradilan yang tidak baik dicontohkan permintaan untuk memperoleh berkas perkara tidak mudah dilakukan, akibatnya keterangan seorang sanksi dapat menghasil berbagai versi berita acara.

Dalam kasus lain misalkan panitra bekerja sama dengan penasehat hukum meminta salinan keterangan saksi sesuai dengan catatan dan keinginan penasehat hukum,dengan demikian berita acara tersebut akan menguntungkan pihak terdakwa.

Kejaksaan adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankan tindakan penuntut umum diatur didalam bab II bagian ketiga pasal 13 sampai pasal 15 serta bab XV pasal 137 sampai pasal 144 KUHAP. Sekalipun tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan sejak diberlakukanya KUHAP penyimpangan prosedur dengan tujuan yang tidak halal dalam praktek masih banyak terjadi seperti :

a. Mengatur agar seorang saksi yang telah dibuat BAPnya oleh penyidik tidak hadir memberikan kesaksiannya didepan persidangan,

b. Memilih terdakwa sekalipun merekayasa sekalipun dengan tujuan agar dakwaan menjadi kabur dan tidak terbukti.

c. Menyatakan berkas sudah lengkap tetapi terdakwa tidak pernah diajukan kepengadilan,

d. Penekanan terhadap terdakwa oleh penuntut umum

3. Penyimpangan Presedur di Tingkat Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelanggaran HAM di amirika serikat dan inggris, terpidana diberikan hak-hak yang secara jelas dicantumkan dalam ketentuan hukum acaranya atau dalam undang-undang yang mengatur tentang rumah tahanan atau RUTAN. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut :

1) Hak untuk mengajukan keberatan

2) Untuk hadir dalam persidangan

3) Hak untuk bertindak bertindak sendiri dalam persidangan, artinya petugas LP tidak boleh menghalangi atau membatasi hak-hak tersebut karena hak ini untuk memperoleh peradilan yang berimbang,

4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum, dalam hal terpidana memerlukan bantuan hukum dalam membela hak-haknya maka ia mempunyai hak untuk menghubungi dan menunjuk penasehat hukum.

5) Hak untuk memperoleh kunjungan dari siapa pun,

6) Hak untuk tidak memberikan keterangan kepada penyidik dalam kasus lain. Artinya bahwa terdakwa mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan.

7) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga merukan HAM yang tidak boleh dibatasi artinya bahwa seorang terpidana pun masih memiliki hak untuk menikah karena merupakan HAM dari si terpidana

Hak untuk memperoleh data-data pendukung mengenai diri terpidana yang dimiliki oleh LP, khususnya dalam hal terpidana mengajukan upaya hukum,

9) Hak untuk kesehatan dan akses terhadap data rekam medis terpidana.

Secara internasional, perlindungan terhadap hak-hak seorang terpidana telah diatur dalam standard minimum rules for the treatment of prisioners”

Di Indonesia KUHAP dan peraturan pelaksanaan juga memberikan perlibdungan terhadap terpidana, antara lain ialah mendapat bantuan hukum, hak menghubungi dan mendapatkan kunjungan dokter pribadi, hak mendapatkan kunjungan keluarga.

Kemudian dalam peraturan menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 diatur lebih lanjut mengenai pelaksanan hak-hak terpidana sebagai mana yang telah diatur pada KUHAP

4. Penyimpangan yang dilakukan Oleh Advokad atau Penasehat Hukum.

Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokad mengukuhkan keberadaan advokad sebagai penasehat hukum dan sebagai salah satu sub system peradilan pidana Indonesia sebagai penegak hukum advokad memiliki tugas untuk menegakan hukum dan keadilan bersama dengan spsrst penegak hukum lainnya selain itu berfungs sebagai penjaga hak asasi manusia tersangka, terdakwa.

Mengenai hubungan advokad dengan kliennya diatur dalam bab III kode etik advokat dimana menjatakan :

Advokad tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan kliennnya mengenai perkara yang sedang di urusnya.

Kemudian advokad tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA

1. lembaga Pra peradilan

l lembaga peradilan merupakan lembaga yang memberikan jaminan fundamental terhadap Ham khususnya hak kemerdekaan. Pra peradilan merupakan alat kontrol bagi penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum,tetapi dalam prakteknya ternyata bahwa putusan hakim praperadilanadalah putusan yang bersifat deklaratoir.

Dalam KUHAP,prapradilan merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana Indonesia sehingga dalam praltek masih banyak kelemahan antara lain:

a. tidak semua unsure paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk di ujikna dan dinilai kebenarannya dan ketepatannya oleh lembaga praperadilan

b. praperadilan tidak berwenang untuk menguji atau menilai sesuatu tindakan tanpa permintaan dari tersangka

c. putusan praperadilannya hanya berupa penetapan sehingga seringkali diabaikan oleh penegak hukum, khususnya jaksa dalam perkara dimana jaksa lah yang melakuakan penyidikan.

2. Keseimbangan Upaya Paksa

Secara umum SPP bertujuan untuk menghukum mereka yang bersalah melakukan kejahatan. Upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakuakan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggungjawab berdasarkan peraturan yang berlaku dimana tindakan ini dapat menguragi dan membatasi hak asasi sesorang.

Sebagaimana KUHAP, menempatkan tersangka dalam posisi his entity dan dignity as ahuman being yang harus diberlakuakna sesuai dengan nilai luhur kemanusiaan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, HAM yang melekat pada diri manusia tidak boleh dikurangi hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

a) Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum

b) Praduga tak bersalah

c) Hak mempersiapkan pembelaan secara dini

d) Penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup.

Selasa, 15 Juni 2010

WARGA TOLAK PENAMBANGAN PULAU LAUT

PISAH SAMBUT KAPOLRES TANAH BUMBU

Mengabdi Untuk Keadilan

Logo Mitrakeadilan

Pimpinan Redaksi

Official Google Blog

Susunan Redaksi

PERATIAN !!!!

Berita

Redaksi

www.mitrakeadilan.com

KONSULTASI HUKUM Hubungi : 081351433929