Nganjuk MK penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Nganjuk yang diduga dikendalikan pejabat tertentu untuk mengeruk uang, mendapat protes dari massa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Kecil Dan Pemimpin Bersih ( GPMKDPB DPC Nganjuk ).
Mereka turun jalan, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pemkab Nganjuk, Selasa (10/11). Dengan menggelar spanduk dan poster, mereka meneriakkan tuntutan agar mafia CPNS yang melibatkan pejabat diberangus.
Selain masyarakat yang turun langsung ke jalan, unsur mahasiswa dari PMII Cabang Nganjuk juga ikut berdemo. Miftah, salah satu orator Gertak mengecam keras jual beli CPNS yang sudah meresahkan masyarakat.
“Harus diusut tuntas. Siapa penerima uang harus ditindak. Orang miskin pintar tidak akan jadi PNS kalau harus membayar Rp 150 juta,” teriak Miftah di depan kantor Kejari Nganjuk.
Setelah ditemui Kasi Pidana Umum (Pidum) Dwi Setiyadi dan Kasi Perdata Umum (Datum) Wajito, mereka melanjutkan aksi menuju Pendopo Kabupaten Nganjuk Jl Basuki Rahmat. Massa yang berjumlah kurang lebih 80 orang itu mendemo Bupati Nganjuk Taufiqur Rahman.
Mantan anggota dewan, Sunarji, ikut dalam aksi tersebut. Mereka mendesak kepada Bupati Taufiq membeber percaloan CPNS. Namun bupati tidak ada di tempat. Kabag Humas Djoko Wasisto mengatakan bahwa bupati ada acara di luar kota.
Perwakilan akhirnya hanya ditemui Sekda Sumarlan, Kapolres Nganjuk AKBD Sulistiadriatmoko, dan Komisi A yang diketuai Supiyono di pendopo. Pedemo menuduh salah satu pejabat yang mengendalikan penerimaan CPNS adalah Agus Waji, Kabid Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Karena sudah diketahui bahwa pemainnya adalah Agus Waji, mohon orang ini harus dihadirkan,” kata Sunarji.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, percaloan CPNS di Nganjuk dikendalikan oleh oknum pejabat pemkab. Dalam penerimaan CPNS tahun ini, masyarakat enggan mendaftar karena hampir semua formasi sudah dipesan. Mereka yang ingin diterima menjadi CPNS, harus membayar antara Rp 75 juta sampai Rp 150 juta.
Agus Waji saat ditemui menolak berkomentar karena dirinya hanya menyeleksi administratif. Kelulusan ditentukan PTN. Sekda Sumarlan mengatakan mendukung pengusutan tuntas para calo CPNS. “Kalau diperlukan langkah hukum, silakan,” kata Sumarlan.( Wid )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar