mitrakeadilan.com: PENGUSAHA UKM (Usaha Kecil Menengah) ASAL DESA GUNUNG BESAR

Sabtu, 26 Juni 2010

PENGUSAHA UKM (Usaha Kecil Menengah) ASAL DESA GUNUNG BESAR

Tanbu MK, Pengusaha asal dari Ngawi Jawa Timur yang memberanikan diri untuk merantau di kalimantan yang asalmula bermodalkan 150 ribu rupiah pada waktu itu tahun 2000 yang silam dia adalah Jumadi yang mempunyai modal berupa motifasi dan tekat kuat untuk menjadi seorang pengusaha berawal dari modal awal 150 Ribu Rupiah dari pinjaman bank Titil atau koprasi keliling dari situlah dia bisa membuka usaha sebagai Produsen Tahu, Dan Tempe dan sekarang telah merambah ke Distributor Kedelai yang mendatangkan langsung dari Jawa Timur yang di edarkan di wilayah Kalimantan Selatan berkat kerja keras nya ini dapat merekrut tenaga kerja sebesar 50 Orang berarti dia telah membantu program dari pemerintah untuk membuka lapang pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan terutama di kabupaten Tanah Bumbu propinsi Kalimantan Selatan.

Perkembangan usaha yang di pimpin jumadi di UD.LESTARI yang sebentar lagi akan di kembangkan menjadi CV. CITRA LESTARI dalam pengembangan usaha dia ini akan mengembangkan usaha peternakaqn Sapi Potong, yang memanfaatkan Limbah dari produksi Tahu dan Tempe yang dia rintis mulai pertama semua ini tidak lah begitu saja terjadi tapi dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah serta bantuan modal dari Bank BRI Cabang Ngawi yang asal mulanya mendapat bantuan modal Awal sebesar 50 Juta Rupiah kemudian untuk mengembangkan UKM nya di beri pinjaman lagi sebesar 200 Juta Rupiah yang di peroleh nya pada tahun 2007 dan yang kemudian di berikan pinjaman lagi untuk mengembangkan, dan meningkatkan usahanya pada tahun 2008 sebesar 400 Juta rupiah dan berkat kelancaran usaha dan kerja kerasnya dia dapat melunasi dan menyelesaikan pinjaman tersebut dalam kurun waktu dua tahun, setelah itu jumadi ditawari dari Bank BRI Cabang Batulicin Sebesar 600 Juta Rupiah untuk mendapatkan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha nya untuk menjadi distributor Kedelai di Kalimantan Selatan.

Keinginan besar Pria kelahiran 18 November 1983 ini mempunyai motifasi besar menjadi seorang pengusaha sukses yang mempunyai cita - cita luhur untuk mengankat martabat dari masyarakat sekitar yang di karaenakan dia adalah orang yang sedari kecil hidup susah dan serba kekurangan di karenakan di tinggal bapak dia meninggal mulai kecil, usaha ingin membahagiyakan orang tuanya yang tinggal satu-satunya ini, semua yang dia peroleh ini juga berkat bimbingan dan do'a yang di lakukan oleh sang ibu yakni Ibu Sulastri yang sekarang juga mendampingi jumadi di sela-sela kesibukan dia sebagai seorang enterprainer.

Dengan semangat yang tiada henti dia sekarang mencoba untuk menitih karirnya dengan bermodalkan pemikiran sederhana dia berfikir dari pada limbah dari hasil produksi Tahu dan Tempenya itu mencemari lingkungan sekitar dia mempunyai pikiran ingin membuat peternakan Sapi Potong dengan kerja keras dan optimisme yang tinggi dia mencari informasi bagai mana caranya mendapatkan modal untuk membuat peternakan sapi potong??????? di karenakan modal yang di perlukan sangatlah besar, dia mempunyai harapan apa bila dia bisa membuka usaha peternakan sapi potong yang nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya karena menurut jumadi usaha itu dapat menyerap tenaga kerja yang lumayan banyak sekitar kurang lebih 500 tenaga kerja dan manfaatnya juga sangat luas sekali limbah dari kotoran sapi bisa di olah menjadi pupuk organik, kita yakini selama ini masyarakat indonesia kususnya dari golongan petani sangatlah ketergantungan terhadap pupuk kimiyawi padahal dampak dari pupuk kimia sangat lah luas berdampak bterhadap kesehatan masyarakat kita dan dapat menyebabkan kadar kesuburan tanah menurun.

Harapan kami dari pihak-pihak yang terkait dari mulai Bapak Presiden, Menkokesra, Menkoperekonomian, Menteri Pertanian dapat membantu keluhan yang kami hadapi ini untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kami minta petunjuk agar program kami bisa segera terlaksana. ( Red )

2 komentar:

Unknown21 Maret 2017 pukul 11.24
Saya ingin semua orang untuk membaca pesan ini dengan hati-hati. Saya sangat senang untuk membuat kesaksian bagaimana saya mendapat pinjaman saya di pemberi pinjaman kredit legit, saya telah menderita di tangan kreditur internet palsu di situs web tertentu, saya sudah diterapkan di beberapa perusahaan pinjaman di sini dan semua yang mereka lakukan adalah meminta saya untuk pembayaran dan setelah pembayaran, saya tidak akan mendapatkan pinjaman dari mereka, mereka adalah orang-orang palsu dari Inggris dan bahkan India. Aku merasakan sakit karena utang saya, dan saya membayar pembayaran lain untuk mendapatkan pinjaman untuk membuat saya utang yang lebih besar. Saya sangat senang ketika teman saya mengatakan kepada saya bahwa dia mendapat pinjaman dari internet, dia adalah orang yang mengatakan kepada saya tentang Nicole Morgan dari NICOLE MORGAN KREDIT PERUSAHAAN, dan saya mengajukan pinjaman 800 juta, saya mengikuti semua prosedur, saya berpikir bahwa saya tidak akan mendapatkan pinjaman, tapi aku sangat senang ketika pinjaman saya disetujui dan dikirim langsung ke rekening bank saya dalam waktu 2 hari menerapkan. Saya telah membayar semua hutang saya sekarang dan saya stabil secara finansial ketika saya menulis pesan ini. Jadi jika salah satu dari Anda berada di sini untuk mengajukan pinjaman, Anda harus menghubungi Nicole Morgan di email-nya, mereka adalah satu-satunya pemberi pinjaman kredit nyata, yang lain adalah palsu. Cukup ikuti semua prosedur di Nicole Morgan dan saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan mendapatkan pinjaman, bijaksana sehingga Anda tidak akan kehilangan uang seperti saya, ibu kontak Nicole Morgan jika Anda benar-benar membutuhkan pinjaman nicolemorganloan@gmail.com
hubungi saya juga jadi saya bisa memberikan informasi lebih lanjut dan guardiance hadijaboften2@gmail.com
Terima kasih.
BalasHapus
Balasan
Wanda hamidah4 Februari 2018 pukul 07.29
ini kisah nyata saya . . . .

perkenalkan nama saya Wanda Hamidah, saya berasal dari kota Bandung saya bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu perusaan Yogyakarta.dimana saya sudah hampir kurang lebih tiga tahun lamanya saya bekerja di perusaan itu.

Keinginan saya dan impian saya yang paling tinggi adalah ingin mempunyai usaha atau toko sendiri,namun jika hanya mengandalkan gaji yah mungkin butuh waktu yang sangat lama dimana belum biaya kontrakan dan utan yang menumpuk justru akan semakin sulit dan semakin lama impian itu tidak akan terwujud

saya coba" buka internet dan saya lihat postingan orang yg sukses di bantu oleh seorang kyai dari sana saya coba menghubungi beliau, awalnya saya sms terus saya di suruh telpon balik disitulah awal kesuksesan saya.jika anda ingin mendapat jalan yang mudah untuk SOLUSI MUDAH, CEPAT LUNASI UTANG ANDA, DAN MASALAH EKONOMI YG LAIN, TANPA PERLU RITUAL, PUASA DLL. lewat sebuah bantuan penarikan dana ghoib oleh seorang kyai pimpinan pondok pesantren shohibul Qur’an. dan akhirnya saya pun mencoba menghubungi beliyau dengan maksut yang sama untuk impian saya dan membayar hutang hutang saya.puji syukur kepada tuhan yang maha esa melalui bantuan beliau.kini sy buka usaha distro di bandung.
Sekali lagi Saya mau mengucapkan banyak terimah kasih kepada K.h. Muh.Rasheed atas bantuannya untuk mencapai impian saya sekarang ini. Untuk penjelsan lebis jelasnya silahkan >>>>>>>>KLIK SOLUSI TEPAT DISINI<<<<<<<<<
Anda tak perlu ragu atau tertipu dan dikejar hutang lagi, Kini saya berbagi pengalaman sudah saya rasakan dan buktikan. Semoga bermanfaat. Amin..
BalasHapus
Balasan

Tambahkan komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

Susunan Redaksi

Susunan Redaksi :

Dewan Penasehat :

1. Ir.H.Eko Agus Putranto

2. Drs. Sumarlan,M.Si.

3. H.M.In'am Ahwan

4. Robikin Emhas,SH,MH.

Redaksi :

1. Pimpinan Redaksi :

H.Bagus Jatikusumo,SH,S.Sos.

2. Wakil Pimpinan Redaksi :

Gt.Suriansyah,B.Sc

3. Editor : Haidar,S.Com.

4. Humas : Tugie Rahman.

5. Kabit Keuangan :

Mauludatul Farida,S.PdI.

6. Kabit Hukum : Ruly Rahmat Wibowo,SH.

Perwakilan :

1. Perwakilan Kalimantan Selatan : Gt.Suriansyah,B.sc

2. Perwakilan Jawa Timur : Makik Sutrisno, Siti Qotimah.

a. Ka. Biro Eks. Karasidenan Kediri :

1. E.Widyantoro,B.sc.

2. D.Pramudyanto,SE.,

b. Ka. Biro Kab. Nganjuk

1. Deny Saputra.

2. Ebit

I. Perwakilan Jawa Tengah : H.Ratno Pangestu.

II. Perwakilan DKI Jakarta : Sudarmanto.

III. Perwakilan Sulawesi : Elyas Permana, ST.

Wartawan :

1. M.ARSAD.A

2. SYAHRONI(Roni)

3. M.Noor(Gondrong)

4. SAEJAN

5. ROSIDI (Banjarmasin)

6. AMRULLAH (Banjarmasin)

7. EKO SULAKSONO (Kalsel, Kalteng)

8. FATURAHMAN (TANBU)

KONSULTASI HUKUM Hubungi : 081351433929

ANDA TERKENA MASALAH PIDANA APA YANG HARUS ANDA LAKUKAN???????

Oleh : H.Bagus Jatikusumo,SH,S.Sos.

Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat dikatagorikan dalam 3 bagian yakni :

1. pelanggaran administrative dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan

pelanggaran administrative dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa pelanggaran dari administrative dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja :

a. penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum

b. pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu,

c. jangka waktu penahan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali,

d. hak tersangka untuk mengajukan saksi A_de charge,

e. pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum,

f. pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum,

g. penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah,

h. penyidik dilakukan oleh pihak militer,

i. penyidik tidak memberitahukan nama pelapor,

j. berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum,

k. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan

2. Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda,

Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP, dapat dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan meteri alat bukti tersebut dan tidak menilai presedur perolehan alat bukti tersebut.

Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang disiksa untuk mengadukan penyiksaan yang diterimanya tersebutpadahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang kalaupun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas , pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapt mempengaruhi kepada psikis seseorang.

Dalam pasal 14 ayat 3 huruf G ICCPR menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini di Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mengadukan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

3. Penyimpangan Presedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan

Beberapa masalah yang ditimbulkan system peradilan saat ini terutama mengenai penerapan prinsip equality before the law, dimana disatu sisi system peradilan pidana menetapkan kedudukan antar lembaga-lembaga anggota system peradilan pidana berada dalam kedudukan yang setara tetapi kesetaraan ini tidaka tampak dalam praktek persidangan.

Berbagai penyimpangan yang terjadi di pengadilan menunjukan system peradilan yang tidak baik dicontohkan permintaan untuk memperoleh berkas perkara tidak mudah dilakukan, akibatnya keterangan seorang sanksi dapat menghasil berbagai versi berita acara.

Dalam kasus lain misalkan panitra bekerja sama dengan penasehat hukum meminta salinan keterangan saksi sesuai dengan catatan dan keinginan penasehat hukum,dengan demikian berita acara tersebut akan menguntungkan pihak terdakwa.

Kejaksaan adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankan tindakan penuntut umum diatur didalam bab II bagian ketiga pasal 13 sampai pasal 15 serta bab XV pasal 137 sampai pasal 144 KUHAP. Sekalipun tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan sejak diberlakukanya KUHAP penyimpangan prosedur dengan tujuan yang tidak halal dalam praktek masih banyak terjadi seperti :

a. Mengatur agar seorang saksi yang telah dibuat BAPnya oleh penyidik tidak hadir memberikan kesaksiannya didepan persidangan,

b. Memilih terdakwa sekalipun merekayasa sekalipun dengan tujuan agar dakwaan menjadi kabur dan tidak terbukti.

c. Menyatakan berkas sudah lengkap tetapi terdakwa tidak pernah diajukan kepengadilan,

d. Penekanan terhadap terdakwa oleh penuntut umum

3. Penyimpangan Presedur di Tingkat Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelanggaran HAM di amirika serikat dan inggris, terpidana diberikan hak-hak yang secara jelas dicantumkan dalam ketentuan hukum acaranya atau dalam undang-undang yang mengatur tentang rumah tahanan atau RUTAN. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut :

1) Hak untuk mengajukan keberatan

2) Untuk hadir dalam persidangan

3) Hak untuk bertindak bertindak sendiri dalam persidangan, artinya petugas LP tidak boleh menghalangi atau membatasi hak-hak tersebut karena hak ini untuk memperoleh peradilan yang berimbang,

4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum, dalam hal terpidana memerlukan bantuan hukum dalam membela hak-haknya maka ia mempunyai hak untuk menghubungi dan menunjuk penasehat hukum.

5) Hak untuk memperoleh kunjungan dari siapa pun,

6) Hak untuk tidak memberikan keterangan kepada penyidik dalam kasus lain. Artinya bahwa terdakwa mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan.

7) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga merukan HAM yang tidak boleh dibatasi artinya bahwa seorang terpidana pun masih memiliki hak untuk menikah karena merupakan HAM dari si terpidana

Hak untuk memperoleh data-data pendukung mengenai diri terpidana yang dimiliki oleh LP, khususnya dalam hal terpidana mengajukan upaya hukum,

9) Hak untuk kesehatan dan akses terhadap data rekam medis terpidana.

Secara internasional, perlindungan terhadap hak-hak seorang terpidana telah diatur dalam standard minimum rules for the treatment of prisioners”

Di Indonesia KUHAP dan peraturan pelaksanaan juga memberikan perlibdungan terhadap terpidana, antara lain ialah mendapat bantuan hukum, hak menghubungi dan mendapatkan kunjungan dokter pribadi, hak mendapatkan kunjungan keluarga.

Kemudian dalam peraturan menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 diatur lebih lanjut mengenai pelaksanan hak-hak terpidana sebagai mana yang telah diatur pada KUHAP

4. Penyimpangan yang dilakukan Oleh Advokad atau Penasehat Hukum.

Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokad mengukuhkan keberadaan advokad sebagai penasehat hukum dan sebagai salah satu sub system peradilan pidana Indonesia sebagai penegak hukum advokad memiliki tugas untuk menegakan hukum dan keadilan bersama dengan spsrst penegak hukum lainnya selain itu berfungs sebagai penjaga hak asasi manusia tersangka, terdakwa.

Mengenai hubungan advokad dengan kliennya diatur dalam bab III kode etik advokat dimana menjatakan :

Advokad tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan kliennnya mengenai perkara yang sedang di urusnya.

Kemudian advokad tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA

1. lembaga Pra peradilan

l lembaga peradilan merupakan lembaga yang memberikan jaminan fundamental terhadap Ham khususnya hak kemerdekaan. Pra peradilan merupakan alat kontrol bagi penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum,tetapi dalam prakteknya ternyata bahwa putusan hakim praperadilanadalah putusan yang bersifat deklaratoir.

Dalam KUHAP,prapradilan merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana Indonesia sehingga dalam praltek masih banyak kelemahan antara lain:

a. tidak semua unsure paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk di ujikna dan dinilai kebenarannya dan ketepatannya oleh lembaga praperadilan

b. praperadilan tidak berwenang untuk menguji atau menilai sesuatu tindakan tanpa permintaan dari tersangka

c. putusan praperadilannya hanya berupa penetapan sehingga seringkali diabaikan oleh penegak hukum, khususnya jaksa dalam perkara dimana jaksa lah yang melakuakan penyidikan.

2. Keseimbangan Upaya Paksa

Secara umum SPP bertujuan untuk menghukum mereka yang bersalah melakukan kejahatan. Upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakuakan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggungjawab berdasarkan peraturan yang berlaku dimana tindakan ini dapat menguragi dan membatasi hak asasi sesorang.

Sebagaimana KUHAP, menempatkan tersangka dalam posisi his entity dan dignity as ahuman being yang harus diberlakuakna sesuai dengan nilai luhur kemanusiaan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, HAM yang melekat pada diri manusia tidak boleh dikurangi hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

a) Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum

b) Praduga tak bersalah

c) Hak mempersiapkan pembelaan secara dini

d) Penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup.

Sabtu, 26 Juni 2010

PENGUSAHA UKM (Usaha Kecil Menengah) ASAL DESA GUNUNG BESAR

2 komentar:

Mengabdi Untuk Keadilan

Logo Mitrakeadilan

Pimpinan Redaksi

Official Google Blog

Susunan Redaksi

PERATIAN !!!!

Berita

Redaksi

www.mitrakeadilan.com

KONSULTASI HUKUM Hubungi : 081351433929